BABELINFONEWS.COM, TOBOALI– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin (25/8/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna Junjung Besaoh itu dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Bangka Selatan, Hj. Debby Vita Dewi, SE, MM. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD, terutama badan anggaran legislatif, yang telah memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran perubahan dan prioritas plafon anggaran sementara.
“Kami mengapresiasi seluruh anggota DPRD yang telah memberikan saran konstruktif dalam penyusunan kebijakan umum perubahan APBD 2025. Raperda ini kami sampaikan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kebutuhan dan tantangan tahun berjalan,” kata Wabup Debby.
Target Indikator Makro
Dalam paparannya, Wabup Debby menegaskan bahwa perubahan APBD 2025 dirancang dengan mempertimbangkan analisis kondisi ekonomi daerah, kebijakan pendapatan, hingga program belanja prioritas. Pemerintah daerah menargetkan sejumlah indikator makro pembangunan dapat tercapai melalui kebijakan ini.
Target tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi di angka 3,50 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 3,25 persen, tingkat kemiskinan terbuka 4,60 persen, inflasi yang terkendali di 2,85 persen, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga 70,25 persen.
“Harapannya, indikator-indikator ini dapat dicapai demi memperkuat daya saing pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka Selatan,” ujarnya.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Wabup Debby juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam setiap proses pembahasan hingga penetapan perubahan APBD. Menurutnya, langkah ini tidak hanya berkaitan dengan administrasi anggaran, tetapi juga menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
“Kami berharap seluruh proses dapat berjalan dengan baik, cepat, dan tepat. Perubahan APBD ini harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Kehadiran Pejabat dan Undangan
Rapat paripurna turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pj. Sekretaris Daerah, para asisten, kepala perangkat daerah, hingga tamu undangan lainnya. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan arah pembangunan daerah yang lebih baik.
