BABELINFONEWS.COM — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut telah lebih dulu mengingatkan pentingnya meninjau nilai manfaat proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh sejak tahun 2015. Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga, MY Esti Wijayati, saat ditemui di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2025).
Menurut Esti, Megawati sejak awal meminta agar setiap proyek strategis nasional harus dikaji secara menyeluruh, termasuk dari sisi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas.
“Bu Mega kan sudah mengingatkan sejak awal, ya sejak 2015. Apakah proyek itu sudah saatnya dilakukan? Apakah memberikan manfaat lebih kepada masyarakat secara keseluruhan? Dan tentu, ada catatan-catatan yang beliau berikan terkait hal itu,” ujar Esti, dikutip dari Kompas.com, Senin (28/10/2025).
Esti menegaskan, PDI Perjuangan konsisten dalam sikap tegas terhadap pemberantasan korupsi. Jika terbukti terdapat pelanggaran hukum dalam proyek kereta cepat tersebut, maka partainya mendukung langkah penegak hukum untuk menindak secara transparan dan profesional.
“Kalau memang terbukti ada korupsi di situ, ya harus ada penindakan dari aparat penegak hukum. Saya kira tegas kalau soal itu,” ucapnya, mengutip laporan CNN Indonesia.
PDIP Dukung KPK Usut Dugaan Mark Up
Masih di lokasi yang sama, Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menegaskan bahwa dugaan mark up dalam proyek Whoosh merupakan ranah hukum yang menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Dugaan mark up itu urusan hukum, urusan KPK. Biar saja yang berwenang memeriksa dan menindaklanjuti. PDI Perjuangan tentu mendukung setiap upaya penegakan hukum yang adil,” kata Ribka, dikutip dari Detik.com.
Pernyataan para kader senior PDI Perjuangan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap potensi penyimpangan dalam proyek transportasi cepat tersebut.
KPK Sudah Mulai Tahap Penyelidikan
Menanggapi polemik yang berkembang, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, memastikan lembaganya telah memulai proses penyelidikan terkait dugaan mark up proyek Whoosh.
“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” ujar Asep kepada awak media, dikutip dari Kompas.com, Senin (27/10/2025).
Hal senada disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Ia membenarkan bahwa proses penyelidikan sudah dilakukan sejak awal tahun.
“Benar, penyelidikan sudah dilakukan sejak awal tahun,” jelas Budi, dikutip dari CNN Indonesia.
Sebelumnya, mantan Menko Polhukam Mahfud Md juga menyatakan siap memberikan keterangan kepada KPK terkait informasi dugaan adanya pembengkakan biaya proyek tersebut.
Menkeu Tegaskan Tak Gunakan APBN untuk Bayar Utang Whoosh
Proyek kereta cepat Whoosh diketahui memiliki beban utang sekitar USD 7,3 miliar atau setara Rp 116 triliun, dengan kewajiban pembayaran sekitar Rp 2 triliun per tahun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup pembayaran utang proyek yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tersebut.
“Sudah saya sampaikan (soal tidak mau membayar utang Whoosh memakai APBN). Karena Danantara menerima dividen dari BUMN sekitar Rp 80–90 triliun per tahun. Itu cukup untuk menutup pembayaran tahunan proyek kereta cepat,” kata Purbaya usai Rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10/2025), dikutip dari CNBC Indonesia.
Menurut Purbaya, dividen Danantara yang cukup besar diyakini dapat menutup kewajiban utang proyek tanpa perlu membebani APBN.
