BABELINFONEWS.COM, PANGKALPINANG – Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, memimpin rapat evaluasi kinerja pemerintah daerah di Ruang Rapat Bapperida, Senin (16/3/2026). Rapat tersebut membahas perkembangan realisasi fisik dan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang pada dua bulan pertama tahun anggaran 2026.
Pertemuan itu dihadiri Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, Sekretaris Daerah Mie Go, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Dalam rapat tersebut, pemerintah kota menyoroti tingkat penyerapan anggaran serta progres pelaksanaan kegiatan fisik sejak Januari hingga Februari. Evaluasi ini dilakukan guna memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi OPD di lapangan.
Usai rapat, Prof. Udin menegaskan bahwa evaluasi kinerja akan dilakukan secara rutin setiap bulan agar seluruh perangkat daerah tetap fokus pada pencapaian target yang telah ditetapkan.
“Kita jadwalkan evaluasi ini setiap bulan, tepatnya pada minggu kedua. Dengan begitu setiap OPD dapat menyiapkan laporan kinerjanya, baik terkait realisasi anggaran maupun kendala yang mereka hadapi, sehingga bisa segera kita carikan solusinya,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga memberikan peringatan kepada sejumlah OPD yang dinilai belum maksimal dalam menjalankan program kerja, terutama terkait capaian kegiatan fisik dan serapan anggaran.
Ia menegaskan agar setiap OPD segera memperbaiki kinerja serta menyelesaikan berbagai hambatan yang menghambat pelaksanaan program pembangunan daerah.
Selain mengevaluasi pelaksanaan APBD, Prof. Udin turut menyinggung hasil penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tata kelola pemerintahan di Kota Pangkalpinang.
Menurutnya, secara umum kinerja pemerintah daerah mendapatkan penilaian cukup baik dibandingkan sejumlah daerah lain. Namun demikian, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) masih menjadi catatan penting yang harus segera dibenahi.
“Secara umum kinerja kita dinilai baik oleh KPK. Tetapi untuk pengelolaan barang milik daerah memang masih ada beberapa hal yang perlu kita benahi bersama,” katanya.
Ia berharap, melalui evaluasi rutin tersebut, seluruh OPD dapat meningkatkan kinerja serta mempercepat realisasi program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah kota.
